Komisi I DPRA Akan Dampingi Korban Salah Tangkap di Aceh Utara

Banda Aceh, Mercinews.com – Anggota Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, merasa prihatin terhadap korban salah tangkap oleh petugas Polres Aceh Utara. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendampingan hukum melalui mitra kerja Pemerintah Aceh, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

“Kita memang prihatin dengan kasus salah tangkap ini, karena dampaknya juga besar dan luas, terutama korban sendiri baik secara fisik maupun mental, ditambah lagi dengan kehormatan dan nama baik dia, kemudian juga beban moril dan materil, baik kepada dirinya maupun keluarganya,” Kata Abdullah Saleh menjawab aceHTrend.com melalui telefon selulernya, Sabtu (1/9/2018).

Menurutnya, kesalahan dalam penegakan hukum terhadap penangkapan seperti ini, memang sudah diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan tindakan hukum lain termasuk penggeledahan, penyiksaan dan segala macam.

Baca Juga:  Penangkapan Irwandi Yusuf Dinilai Tidak Sah, YARA Praperadilankan KPK

“Korban bisa melakukan tuntutan ganti rugi, sekaligus pengembalian kehormatan dan rehabilitasi nama baiknya, mereka punya hak untuk mengajukan tuntutannya kepada pemerintah, negara juga sudah menetapkan hak kepada korban salah tangkap ini, karena diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,” katanya.

Abdullah Saleh mengatakan, besaran ganti rugi terhadap korban salah tangkap juga bervariasi, kalau tersangka sampai mengalami luka berat atau cacat sampai tidak bisa melakukan pekerjaan, maka besaran ganti ruginya mencapai Rp 25-300 juta, bila korbanya mati maka besarannya Rp 50-600 juta.

Baca Juga:  YARA Minta aparat hukum Usut Dana pelatihan Sikeudes

Dalam kasus ini, sambungnya, korban yang salah tangkap sudah dilepas, dan sudah diakui serta ada permintaan maaf oleh Kapolres Aceh Utara, namun upaya hukum tetap berjalan. Ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh, pertama upaya hukum menuntut hak ganti rugi kepada pemerintah melalui Kemenkumham dan yang kedua adalah persoalan yang menyangkut pidana, kalau memang ada tindakan pidana seperti penganiyayaan.

“Ada tindak kekerasan atau tindakan yang kurang menyenangkan yang dikakukan oleh aparat, itu proses pidananya lewat propam, kalau ada korban yang sudah memaafkan dan tidak akan menuntut lagi, itu tidak perlu lagi kita angkat ke proses hukum lagi, tapi itu kita lihat perkembangan kedepan lah,” kata Abdullah Saleh.

Baca Juga:  YARA Minta Plt Gubernur Batalkan Even Internasional Aceh Marathon

Dalam hal ini DPRA tidak secara langsung mendampingi korban, pihaknya meminta YARA untuk melakukan advokasi itu.

“Karena YARA mitra kerja Pemerintah Aceh, saya telfon langsung Ketua YARA dan dia menyanggupi itu, dan Ia akan menurunkan tim untuk melakukan advokasi,” katanya.

Dari informasi sementara yang didapatkan YARA, korban mengalami trauma yang diakibatkan oleh beban fisik.

“Mungkin akibat beban psikis, sehingga belum mudah diajak komunikasi, saat ini masih menunggu para korban ini agak lebih tenang untuk diajak komunikasi,” katanya Abdullah Saleh.[]

Editor: Irwan Saputra

acehtrend

Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved