Komisi VII DPRA Bahas Rancangan Qanun Pendidikan Dayah

Banda Aceh, Mercinews.com – Komisi VII DPRA pagi tadi membahas Rancangan Qanun Dayah bersama Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan pimpinan dayah di Provinsi Aceh. Raqan ini merupakan program legislasi (prolega) tahun 2018. Rapat berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRA, Selasa, 4 September 2018.

Ketua Komisi VII DPRA Ghufran Zainal Abidin mengatakan, raqan ini harus diselesaikan dan menjadi harapan dari masyarakat Aceh agar terwujudnya penyelenggaraan lembaga dayah yang lebih baik. Targetnya selesai paling lambat Oktober 2018.

“Tentunya waktu yang ditetapkan tidak mengurangi kualitas qanun itu sendiri, targetnya cepat selesai tapi tidak mengurangi kualitas dari harapan kita semua, makanya kami melakukan pembahasan ini sangat intensif, rutin, dan melibatkan banyak pihak,” kata Gufran.

Baca Juga:  Tgk Jamarin Gantikan Jamidin Hamdani di DPRA

Menurut Ghufran, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilewati setelah pembahasan, yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan publik. Siapa pun yang hadir bisa memberikan masukan terhadap raqan tersebut.

“Kita akan mengundang para pihak termasuk masyarakat untuk memberikan masukan dan penyempurnaan rancangan qanun ini, setelah RDPU kita akan duduk lagi untuk melakukan evaluasi, masukan yang terbaik itu akan kita akomodir,” katanya.

Dalam diskusi yang berkembang kata Ghufran, pihaknya akan memperjuangkan porsi anggaran untuk dayah di tahun 2019. “Kalau tidak besar sama-sama kita perjuangkan, kami bersama-sama merombak anggaran dayah agar porsinya lebih besar,” ujarnya.

Baca Juga:  DPRA Tolak Keputusan KPU Terkait Kuota Maksimum Caleg 100 Persen di Aceh

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, Usamah El-Madny, mengatakan hal positif yang diperoleh jika raqan di atas menjadi qanun ialah adanya kepastian hukum mengenai legalitas pendidikan dayah secara konstitusi.

“Setelah qanun ini disahkan maka posisi pendidikan dayah di Aceh, di mata Pemerintah Aceh adalah sama dengan pendidikan umum atau sekolah,” kata Usamah.

Menurutnya, Komisi VII DPRA bersama Dinas Pendidikan Dayah, dan pimpinan Dayah yang ada di Aceh, memiliki cita-cita yang sama.

“Maka kami melihat proses sungguh-sungguh dari DPRA adalah perhatian yang luar biasa kepada dayah dan alim ulama,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah memberi apresiasi kepada pendidikan dayah yang sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Dengan adanya legalitas ini nantinya pendidikan dayah memiliki kedududukan yang sama dengan pendidikan umum.

Baca Juga:  Wakil Gubernur Hadiri Paripurna Hak Interpelasi DPRA

“Sementara ini untuk dana operasional dayah itu belum ada, sehingga dalam qanun ini kita usulkan itu, semoga nanti menjadi perhatian kita semua, maka nanti semua dayah ada dana operasionalnya seperti dana biaya operasional sekolah (BOS).”

Dari Amatan rapat pembahasan ini dihadiri Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh H. Faisal Ali, Prof. Hasbi Amiruddin, dan sejumlah pimpinan dayah seperti Tu Sop, termasuk dari unsur Pemerintah Aceh dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.[]

aceHtrend

  • 72
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved