KPK Telusuri Sejumlah Proyek Disbudpar Aceh Terkait Fenny Steffy Burase

Fenny Steffy Burase

Jakarta, Mercinews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proyek-proyek di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Aceh yang diduga terkait model Fenny Steffy Burase.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (13/9), mengatakan, untuk menelusuri proyek-proyek yang diduga terkait Fenny Steffy Burase tersebut, penyidik memeriksa mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Reza Fahlevi.

“Penyidik mendalami terkait proyek-proyek di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh yang diduga terkait dengan Steffy Burase sejak tahun 2017,” katanya.

Penyidik memeriksa Reza Fahlevi sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf, gubernur Aceh nonaktif dalam perkara dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Penyidik sebenarnya memanggil dua orang saksi untuk menjalani pemeriksaan untuk tersangka Irwandi. Namun satu saksi lainnya yakni Kepala Unit Pelayanan (ULP), Irawan Pandu Negara, mangkir pemeriksaan alias tidak hadir tanpa keterangan.

Baca Juga:  KPK Geledah Ruang Kerja DPRD Lampung Selatan

“Irawan Pandu Negara, Kepala ULP, hingga sore penyidik belum memperoleh informasi alasan ketidakhadiran saksi. Akan dipanggil kembali sebagai saksi,” kata Febri.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Baca Juga:  Pengacara Fenny Steffy: Pembatalan Event Aceh Marathon Berpotensi Digugat

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Baca Juga:  Hendri Yuzal akan Ajukan JC Ke KPK Karena Tau Soal Pertemuan dan Transaksi

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. “Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu,” ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.

Iwan Sutiawan
Sumber: Gatra.com

  • 195
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved