Dianggap merugikan Pasien, IFI Banda Aceh Menghadap DPRA

Banda Aceh, Mercinews.com – Pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesi (IFI) Cabang Banda Aceh melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan, Selasa 25 September 2018.

Dalam audiensi tersebut, para pengurus IFI Cabang Banda Aceh mengeluhkan masalah pembatasan tindakan layanan fisioterapi  kepada masyarakat yang dibatasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta permasalahan akses layanan fisioterapi yang panjang atau tidak ideal dari segi waktu dan pembiayaan yg membuat masyarakat dalam hal ini pasien merasa kesulitan untuk mendapatkan layanan fisioterapi yang optimal. Oleh karna itu bpjs hendaknya memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan kebijakan berdasarkan bukti (evidence based policy).

Dalam aturan baru yang dikeluarkan oleh BPJS, fisioterapi merupakan salah satu dari tiga layanan yang masuk dalam aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan nomor 05 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dalam Program Jaminan Kesehatan mengatur tindakan fisioterapi dibatasi 2 kali maksimal dalam sepekan.


“Fisioterapi itu tak bisa dibatasi karena menyangkut dosis pasien. Setiap pasien berbeda tak bisa dibatasi maksimal 2x seminggu. Ada yang butuh 1-2x seminggu sudah cukup, tetapi ada juga yang butuh penanganan hingga lebih dari 3x dalam seminggu dan semua itu tentunya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan yang sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai contoh pasien post stroke yang harus mendapatkan penanganan fisioterapi setiap hari atau minimal 3x dalam seminggu.” kata Wakil Ketua IFI Banda Aceh, Dedi Agus Fajri.

Baca Juga:  Jaringan Internet Lelet, Pasien RSUD Tgk Chik Di Tiro Sigli Terlantar

Menurutnya, dengan aturan baru tersebut akan berpengaruh pada menurunnya standar  kualitas pelayanan yang diterima oleh pasien.

“Penerapan peraturan tersebut justru akan membuat program fisioterapi menjadi tidak efektif, dan berpotensi terjadinya penyembuhan yang lebih lama serta pembiayaan yang lebih tinggi, dan menimbulkan kerugian bagi pasien itu sendiri” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus IFI Banda Aceh yang juga dihadiri oleh Direktur Akademi Fisioterapi (Akfis) Harapan Bangsa dan Akfis Muhammadiyah meminta kepada pihak DPRA agar apat mencarikan masalah yang dihadapi oleh profesi  fisioterapi tersebut.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan mengatakan, dirinya  belum bisa memberikan tanggapan yang maksimal.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan dalam persoalan yang dihadapi oleh para profesi fisioterapi. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut,” kata Irwan Djohan.

Baca Juga:  Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Banda Aceh Gelar Bakti Sosial

Menurutnya, dengan adanya perjuangan para pengurus IFI di daerah terkait aturan BPJS tersebut, dirinya akan mendiskusikan hal itu dengan komisi yang menaungi bidang kesehatan.

“Saya akan coba diskusikan dengan Komisi VI, apakah kita di Aceh bisa dilakukan kebijakan berbeda atau kalau perlu dibuat qanun. Masalah bisa atau  atau tidak ini akan kita bahas lebih lanjut dengan pihak BPJS di Aceh,” sebut Irwan Djohan.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus IFI Banda Aceh juga memberikan beberapa masukan dan usulan tentang layanan fisioterapi di Aceh kepada DPRA.

Poin pertama, pengurus IFI Cabang Banda Aceh mengusulkan agar Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 65 dapat dilaksanakan di Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL)

Selanjutnya, pada poin kedua mereka mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penerapan standar pelayanan fisioterapi dengan melibatkan organisasi profesi

Poin ketiga yaitu, mengusulkan agar pengklaiman layanan dapat melalui dokter penanggungjawab pasien (DPJP) yang lain.

Poin keempat, IFI Banda Aceh mengusulkan agar pelayanan fisioterapi diatur menjadi lebih efektif dan ideal, dengan tujuan agar pasien bisa dengan cepat tertangani

Baca Juga:  Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Banda Aceh Gelar Bakti Sosial

Dan yang terakhir adalah mengusulkan adanya penambahan dan pemerataan fisioterapi ditingkat puskesmas atau pusat kesehatan lainnya mengingat kebutuhan masyarakat terhadap fisioterapi yang semakin meningkat.

Terkait usulan penambahan dan pemerataan tenaga fisioterapi di tingkat puskesmas, Wakil Ketua IFI Banda Aceh, Dedi Agus Fajri menyebutkan, saat ini alumni fisioterapi di aceh sangat banyak. Mengingat  permintaan terhadap kebutuhan fisioterapi yang semakin  tinggi, akan tetapi fisioterapi di puskesmas-puskesmas masih kurang, harusnya dalam hal ini pemerintah lebih jeli melihat masalah  ini dan tentunya dengan adanya pemerataan tenaga fisioterapi ini masyarakat akan sangat tertolong dalam hal mendapatkan akses layanan fisioterapi. Jadi masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan materi hanya semata untuk mendapatkan layanan fisioterapi ke RS yang lebih besar.

Terkait hal itu, Irwan Djohan mengaku akan menyampaikannya kepada pihak terkait.

“Saya akan mengkaji ulang. Harapan kita tentu semua formasi layanan kesehatan lengkap di setiap rumah sakit dan puskesmas di Aceh. Padahal menurut teman-teman ini sangat dibutuhkan, tapi mungkin ada hal lain yang lebih diprioritaskan,” katanya.

  • 72
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2018 Mercinews.com. All Rights Reserved