Anggaran Lembaga Wali Nanggroe Mencapai Rp 32,6 Miliar

Banda Aceh, Mercinews.com – Malik Mahmud Al Haytar akan segera mengakhiri tugas sebagai Wali Nanggroe Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Disebutkan Wali Nanggroe memegang jabatan selama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Penting bagi masyarakat Aceh untuk mengetahui dasar pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, berdasarkan Qanun WN Aceh, tujuan pembentukannya yaitu mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, menjaga perdamaian, menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh, dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, maka orang yang menduduki posisi Wali Nanggroe Aceh haruslah figur yang harus memenuhi beberapa kriteria.

Akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Dr Azhari Yahya S.H.,MCL,M.A, menyebutkan, selain syarat yang diatur dalam qanun, ada nilai-nilai lain yang tidak boleh dikesampingkan dan harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi Wali Nanggroe seperti kharismatik, berwibawa, ucapannya didengar masyarakat dan apa yang diucapkannya sesuai dengan apa yang dikerjakan.

“Tidak hanya leadershipnya, tetapi kharisma harus dimiliki seorang wali Nanggroe. Ada orang yang kepemimpinannya bagus tapi tidak punya kharisma. Contohnya, di gampong ada keuchik dan ada pak imam dan tokoh masyarakat. Secara struktural memang Keuchik memang seorang pemimpin, tetapi bukan tidak mungkin ada seorang tokoh di gampong itu yang ditokohkan, bahkan keuchik pun harus menanyakan segala sesuatu kepada tokoh itu,” kata Wakil Dekan Fakultas Hukum Usyiah itu.

Baca Juga:  Wali Nanggroe Temui Panglima TNI di Cilangkap Jakarta

Syarat lain yang menurutnya sangat utama bagi seorang Wali Nanggroe adalah paham agama karena Aceh adalah daerah berbasis syariat, jika Wali tidak paham agama bagaimana suaranya akan didengar oleh orang Aceh.

“Sangat naif rasanya kalau orang yang kita kedepankan tidak pernah ke masjid. Menjadi Wali Nanggroe itu harus benar-benar wali, kalau masa Umar bin Khatab beliau itu jadi khalifah juga jadi imam dan kita butuh yang seperti itu hari ini. paling kurang Wali ini paham agama,” katanya.

Menurutnya, tes mengaji bagi calon Wali nanggroe itu wajib dan mutlak, karena mengaji salah satu syarat wajib untuk menjadi pemimpin di Aceh, Keuchik saja dites baca Alquran, apa lagi Wali Nanggroe itu adalah calon pemimpin masa depan dan panutan rakyat Aceh.

“Ketika dia bisa baca Alquran dan taat agama maka orang akan mengukiti secara Sami’na Wa Atho’na. Lantas bagaimana kita tahu seseorang bisa baca Alquran kalau tidak dites, banyak orang yang mengaku bisa baca Alquran, tetapi apakah kita dapat memastikan orang itu bisa baca Alquran jika tidak dites,” katanya.

Syarat lain kata Azhari, Wali Nanggroe itu haruslah orang paham makna perjuangan, meski tidak harus dari kalangan pejuang. Pasalnya kata dia, Visi Wali Nanggroe adalah menjadi pemersatu bagi semua kalangan, di Aceh banyak sekali komponen masyarakat dan Wali Nanggroe harus mampu berdiri diatas semua kompenen itu.

“Akan sangat bagus lagi jika seorang Wali Nanggroe nantinya adalah sosok yang sudah terlibat dalam pembangunan Aceh dan punya relasi sampai ke tingkat pemerintah pusat, artinya tidak jago kandang. Di Aceh menjadi panutan dan dengan jakarta punya hubungan, itu sangat bagus kita butuh sosok seperti itu,” sebutnya saat diwawancara ajnn, Minggu (25/11).

Baca Juga:  Wali Nanggroe Siap Jadi Perantara bagi KKR Aceh

Guna memfasilitasi pencapaian tujuan dibentuknya Lembaga Wali Nanggroe, maka Pemerintah Aceh melalui APBA Tahun 2018 telah mengalokasikan anggaran melalui Keurokon Katibul Wali (Sekretatiat Lembaga Wali Nanggroe Aceh) sebesar Rp 32,6 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4,7 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 27,8 miliar.

Adapun rincian belanja tidak langsung yaitu belanja daji dan tunjangan Rp 2,3 miliar, serta belanja tambahan penghasilan PNS Rp 2,4 miliar.

Sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari program pelayanan administrasi Perkantoran yaitu penyediaan jasa surat menyurat Rp 6,5 juta, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 1,05 miliar, penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 660 juta, alat tulis kantor Rp 125,9 juta, barang cetakan dan penggandaan Rp 42 juta, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp 141 juta, peralatan rumah tangga Ro 92 juta, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 34 juta, penyediaan makanan dan minuman Rp 777 juta, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 842 juta, peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran Rp 7,3 miliar.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari pembangunan gedung kantor Rp 4,899 miliar, pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp 880 juta, pengadaan gedung kantor Rp 3,2 miliar, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 877 juta, pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor Rp 268 juta, pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor Rp 60 juta, rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rp 465 juta.

Baca Juga:  Wakil Ketua KPA, Koruptor Pue Urusan Dengan Wali Nanggroe?

Program peningkatan disiplin aparatur yaitu pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan Rp 154 juta. Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari, peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan Rp 1,7 miliar, penyelenggaraan kegiatan keagamaan Rp 194 juta, pendidikan dan pelatihan tekhnis Rp 196 juta.

Selanjutnya, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yaitu penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja SKPA Rp 113 juta.

Program pengembangan nilai budaya terdiri dari pemberian penghargaan dan kerja sama di bidang budaya Rp 915 juta, penerbitan majalah/buku-buku tentang adat Rp 160 juta, survei dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno Rp 192 juta, pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat Rp 157 juta, sosialisasi hukum adat melalui media massa dan elektronik Rp 441,8 juta, dan penyusunan regulasi tentang adat dan adat istiadat Rp 691 juta.

Program pengelolaan budaya meliputi pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala Rp 346 juta, dan penyusunan, pengendalian dan evaluasi program Rp 347 juta.

Berikutnya, program pengelolaan keragaman budaya yaitu monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Rp 121 juta. Terakhir, program pelestarian dan pembinaan adat istiadat berupa sosialisasi adat istiadat Rp 227 juta.

Sumber: ajnn.net

  • 32
    Shares
Berikan Komentar

Mercinews.com - Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

Kategori

Copyright © 2019 Mercinews.com. All Rights Reserved