Mercinews


Haji Uma Perjuangkan Nasib Paramedis Tenaga Honorer dan Bakti Aceh di Jakarta

IMG 20190228 131955 - Haji Uma Perjuangkan Nasib Paramedis Tenaga Honorer dan Bakti Aceh di Jakarta
Foto: H Sudirman alias Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh,

Lhokseumawe, Mercinews.com – H Sudirman alias Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, tatap muka dengan ratusan para medis yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan bakti, di ruang aula Ayam Penyet Pak Ulis Lhokseumawe, Rabu, (27/2/2019).

Dalam acara pertemuan dengan Para medis, baik itu perawat, bidan, dan lainnya, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat daerah (asmasda).

Para medis mengadu beberapa persoalan kepada Haji Uma diantaranya persoalan minimnya gaji dan sampai ke persoalan Surat Keputusan (SK) tenaga THL ataupun bakti yang ditanda tangan Wali Kota Lhokseumawe tidak diakui pemerintah pusat.Akibat dari SK mereka tidak diakui oleh Pemerintah pusat maka mereka tidak bisa masuk dalam Katagori Dua (K-2) agar bisa menjadi CPNS.

Baca juga:  Hasil suara sementara Haji Uma menang Telak di Lhokseumawe

Bila SK yang dikeluarkan Wali Kota sejak kami bekerja, yakni ada yang dari tahun 2005 lalu, bisa diakui pemerintah pusat, mungkin kami masih berpeluang jadi CPNS, bisa dapat jatah dana jasa pelayanan kesehatan dari program JKN, dan juga bisa mendapatkan tunjangan yang langsung dianggarkan dari APBN,” ujar seorang perawat.

Sedangkan Haji Uma mengatakan, seharusnya yang menangani bagian kesehatan adalah di komisi lll DPD RI, karena Haji uma sekarang berada di komisi ll.

“Sesuai UU MD3, maka setiap setiap anggota DPD, tetap berhak menampung seluruh aspirasi masyarakat di daerahnya untuk diperjuangkan ke tingkat pusat,” kata Haji Uma.

Baca juga:  Haji Uma Intai PSK di Sebuah Cafe Lhokseumawe, Seorang OTK Todong Pisau kepada Petugas

Setelah mendegar keluhan mereka masalah minimnya gaji jauh dari pada UMR, Haji Uma janji akan memperjuangan Anspirasi mereka.

“Saya pastikan akan memperjuangkan aspirasi mereka, supaya pemerintah pusat bisa meninjau ulang aturannya, sehingga nantinya SK milik mereka, walau hanya diteken oleh Wali Kota, tetap bisa diakui pemerintah pusat,” ujar Haji Uma

“Insya Allah apa yang kita perjuangkan nantinya ditingkat pusat berhasil, agar gaji THL dan bakti ini bisa bertambah, dengan cara dianggarkan dengan dana APBN,” imbuh haji Uma.[]

 

Sumber: acehsatu

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.