Mercinews


Banyaknya KPPS Gugur, DPR Bakal Gelar Rapat Gabungan KPU, Bawaslu, Polri dan Kemkes

ilustrasi warga mengusung jenazah anggota kelompok penyelenggaran pemungutan suara  190425222656 202 - Banyaknya KPPS Gugur, DPR Bakal Gelar Rapat Gabungan KPU, Bawaslu, Polri dan Kemkes
ilustrasi warga mengusung jenazah anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas di TPS.

Jakarta, Mercinews.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Komisi II DPR yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri untuk segera menggelar rapat kerja gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Kepolisian untuk mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.

Menurut Bamsoet, rapat gabungan ini untuk meminimalisir terjadinya berbagai teori konspirasi yang kadangkala menyesatkan masyarakat.

“Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar Bamsoet saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Baca juga:  JK Sebut Lahan Prabowo Sesuai UU, BPN: Senjata Makan Tuan buat Jokowi

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah (AMP-TKP) Din Syamsuddin, Sekretaris (AMP-TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang dan Nasrullah.

Bamsoet mengaku tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019. Karenanya perbaikan mutlak dilakukan.

“Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres,” tutur Bamsoet.

Selain itu, dia juga menyarankan agar Bangsa Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukan kepada dunia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Tentu yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus diperketat. Diseleksi dengan baik memperhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS, sebab temuan IDI menyatakan mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis yang ada di Indonesia. Disamping ada juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” terang Bamsoet.

Baca juga:  Darwis Jeunib: Bek Peukaru Gob, Bek Paksa Gob

Dari Pemilu 2019 ini, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melihat pentingnya pemberian asuransi bagi setiap petugas KPPS. Pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis.

“Capek fisik kadang masih bisa diatasi, tapi jika sudah terkena tekanan psikologis karena semua pihak ingin menang. Itukah yang kadang kala sulit diatasi. Tekanan maupun teror dari pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu pasti akan selalu ada. Karenanya selain dibekali asuransi, petugas KPPS juga harus disiapkan mental dan psikologisnya,” pungkas Bamsoet

Sumber: BeritaSatu.com

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.